star7tv.com – PANDEGLANG, Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang menjalankan roda Pemerintahan bersama sama dengan rakyatnya, membangun dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta ikut mendukung program pemerintah pusat yang telah dicanangkan.
Tetapi lain dengan kepala Desa Nanggala, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Di’duga kuat alergi terhadap wartawan, Selaku media yang turut serta, meningkatkan disiplin serta pembangunan. Kamis, (2/6/2022).
Wartawan juga selaku yang menyampaikan informasi perkembangan pembangunan serta sebagai Sosial Kontrol yang bersifat independen turut serta membangun terciptanya stabilitas dalam informasi.
Ketika wartawan ingin konfirmasi Kades Desa Nanggala melalui Via WhatsApp, namun kepala desa bungkam tidak berkomentar, lalu awak media mencoba memakai telfon seluler namun ditolak oleh oknum kades dan awak media mendatangi kantor desa sangat disayangkan kepala desa tersebut tidak ada dikantor desa” Ada Apa?
Mengapa kepala desa nanggala bersikap demikian dengan wartawan,? Seharusnya sebagai pejabat pemerintahan selaku pelayanan publik” bukan alergi sama wartawan.
Padahal, awak media ingin konfirmasi ulang terkait insentif 52 guru ngaji yang diterima cuma Rp 300.000 per 5 bulan yang di berikan oleh oknum Kepala Desa
Kepala Desa Nanggala tidak boleh seenaknya menghindar dari konfirmasi wartawan, dan jika itu dilakukan maka bisa di anggap menentang Undang – undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Wartawan butuh informasi untuk menjadikan berita seimbang menindaklaanjuti informasi atau laporan masyarakat.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menyunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik,
Terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi
(Jaka S/Heri)
