Pemotongan Dana BHPR di Takalar: 86 Desa Terancam Gagal Bayar Honor Perangkat /Staf Desa
Star7 Tv- Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tengah dilanda keresahan. Para kepala desa di wilayah ini memprotes keras pemotongan dana (BHPR) bagi hasil pajak dan retribusi yang dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Awalnya, setiap desa menerima dana BHPR lebih dari 170 juta rupiah. Namun, secara tiba-tiba, dana tersebut dipangkas hingga tersisa hanya kurang lebih 35 juta rupiah per desa. Pemotongan ini berdampak besar, terutama pada pembayaran honor perangkat desa, imam, dan kader desa yang telah dianggarkan melalui dana BHPR.
“Kami tidak mengerti mengapa dana BHPR dipotong begitu drastis,” ujar salah seorang kepala desa kabupaten Takalar yang tidak mau namanya terpublikasikan saat wawancara bersama awak media mewakili rekan-rekannya. “Kami telah menganggarkan dana tersebut untuk membayar honor perangkat desa, imam, dan kader. Sekarang kami bingung harus mengambil dana dari mana untuk membayar mereka.”
Lebih lanjut, kepala desa Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan bahwa pemotongan ini terjadi tanpa penjelasan yang memadai dari pemerintah daerah. “Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah urusan kepala desa. Padahal, kami telah mempertanyakan dasar hukum pemotongan ini, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.”
Total pemotongan dana BHPR di Kabupaten Takalar diperkirakan mencapai kurang lebih 12 miliar rupiah, yang mempengaruhi 86 desa. Para kepala desa khawatir bahwa jika pemotongan ini tidak segera diatasi, honor perangkat desa tidak akan terbayarkan dan pelayanan publik di tingkat desa akan terganggu.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera meninjau kembali kebijakan pemotongan dana BH BuPR ini,” tegas kepala desa tersebut. “Kami meminta penjelasan yang transparan dan solusi yang adil agar dana BHPR dapat dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran awal.”
Para kepala desa berharap bahwa pemerintah daerah dapat segera menanggapi keluhan mereka dan mencari solusi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Mereka khawatir bahwa jika pemotongan dana BHPR terus berlanjut, akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa tuturnya.
(Kul indah) melaporkan dari Takalar
