Star7tv.com || Kediri, Jawa Timur, Bermula dari bocornya pesan chat terkait dugaan keterlibatan beberapa dinas di Kabupaten Kediri,
Chat yang tersebar dan bocor kepublik tersebut mencatut nama beberapa dinas dengan kalimat
“…..( terdapat nama.dinas dan anggota dewan ).. kupon yg mengkoordinir camat dan kades. beras nya malam ini harus sdh dititik tempat pembagian, besok serentak pembagian beras & harus selesai. beras bisa diambil di titik2 yg di kondisikan / ditunjuk kades dan camat. baik di rumah atau diseting acara bazar. beras di bungkus 3 kg man.
penerima : kalau lewat KB : kader kb ( ppkbd , sub ppkbd, kader KIE dan Peka ( kepala keluarga perempuan ) .
Dikupon ditulis harga beras murah Rp.20.000, tp prakteknya gratis.”
Demikian isi chat yang beredar,tentunya untuk menciptakan iklim yang kondusif serta pilkada yang damai dan tegaknya demokrasi perlu adanya penelusuran atas hal ini.
Awak media mencoba mengkonfirmasi ke beberapa kepala dinas atas hal tersebut jawaban salah satu kepala dinas ” Sy cek dulu” Pungkasnya singkat. Berbeda dengan jawaban salah satu anggota dewan DPRD kabupaten Kediri menyampaikan
“Kalau dari tim pemenangan memang ada program Bazar Murah yg sudah kita konsultasikan ke Bawaslu, sehingga kita ajukan STTPK-nya dan anggarannya bersumber dari anggaran tim pemenangan.Anggaran dari Tim Pemenangan. Matur suwun. ” Pungkasnya
Masyarakat pun dikejutkan dengan adanya indikasi politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu saja menjadi sorotan publik, mengingat politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang merusak demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah yang tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Aparat Penegak Hukum (APH) demi tegaknya demokrasi di Kabupaten Kediri.
Terlebih lagi beredar tayangan tiktok pengakuan dari yang menerima voucher bahwa voucer tersebut gratis meski bertuliskan voucher 20.000 lengkap ada photo salah satu paslon. Hal ini senada dengan chat yang beredar beserta nama data pos penyalurnya.
Kini warga meminta Bawaslu dan APH menyelidiki permasalahan dugaan Tindakan politik uang yang terjadi di beberapa dinas di Kabupaten Kediri.
Indra Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Atau lebih di Kenal GMBI angkat bicara ” Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan pemilihan kepala daerah. Politik uang tidak hanya merugikan calon yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, tetapi juga merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu perlu melakukan investigasi yang mendalam terkait kasus ini, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku politik uang.kami tidak berafiliasi ke salah satu paslon tapi kami ingin menegakan demokrasi.” Tutur Indra
Selain Bawaslu, APH juga memiliki peran penting dalam menegakkan demokrasi di Kabupaten Kediri. APH harus bertindak secara independen dan profesional dalam menangani kasus politik uang ini. Masyarakat berharap APH dapat menindaklanjuti laporan yang telah diterima dan melakukan penyelidikan yang objektif, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam menangani kasus politik uang, APH harus memberikan contoh yang baik dan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.
Selain langkah dari Bawaslu dan APH, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam menjaga tegaknya demokrasi. Masyarakat harus berani melaporkan jika menemui indikasi politik uang, serta ikut serta dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pelaku politik uang akan sulit untuk beroperasi dan demokrasi dapat berjalan dengan baik.
Demokrasi adalah aset berharga bagi bangsa ini. Oleh karena itu, kita semua harus berperan aktif dalam menjaga tegaknya demokrasi di Kabupaten Kediri. Bawaslu dan APH harus bertindak tegas terhadap pelanggaran politik uang, sementara masyarakat harus memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilihan kepala daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan politik uang dapat dihilangkan dan demokrasi dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Kediri.
Tim/imam Mura
