Star7tv.com |Kediri Begitu Sulitnya pihak Kabupaten Kediri Dimintai Data untuk kelompok dan penerima program ,mulai dari data kelompok penerima bantuan baik kelompok ternak ataupun penerima alat dan mesin pertanian untik kelompok tani .terutama Realisasi anggaran dan rincian kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui skema Bantuan Hibah Uang kepada Kelompok Masyarakat pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 hingga kini masih jadi teka – teki?
Pasalnya, Dinas Pertanian tidak mau memberikan data tertulis kelompok yang pernah menerima bantuan dan realisasi anggaran serta rincian belanja Bantuan Hibah Uang mulai dari mekanisme pengusulan, pencairan, besaran nilainya, dan kepada kelompok masyarakat mana bantuan diberikan.
Bahwa untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui realisasi anggaran dan rincian belanja Hibah Uang kepada Kelompok Masyarkat berdasarkan informasi yang benar dari sumber yang tepat,Aliansi wartawan sejawa timur mengirim surat resmi permohonan data kelompok tani, program bantuan dan sumber anggaran untuk melakukan monitoring, namum sampai dengan Senin 22 November 2022 pihak dinas pertanian belum memberikan jawaban tertulis terkait surat permohonan data.
Untuk program Desa Korporasi dari Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan kementrian RI. drh. TUTIK PURWANINGSIH Kepada awak media menuturkan ” Untuk Bantuan sapi program Korporasi 500 ekor sapi jantan dan untuk sapi betina dari bantuan 500 baru realisasi 163 ekor” Imbuhnya.
Saat dimintai pendapat terkait adanya sampling kelompok penerima bantuan sapi yang menyatakan meninggal 8 ekor dan juga memyatakan kerugian sampai dengan 400 jt lebih
Tuti menjelaskan” Kita mengacu juknis yang sudah di tentukan biar terintegrasi jadi harus satu kecamatan, kerugian tersebut karena PMK dan juga kekurang fahaman dan perbedaan management kelompoknya, kelompok lama. Ada yang paham cara berternak tp kurang menguasi management, tapi sekarang alham dulilah sudah mulai berjalan” Tandasnya.
Sayang saat di minta jawaban tertulis pihak dinas sampai dengan senin 22 november belum memberikan jawaban terkait data penerima, legalistas kelompok analisis usaha dana dan pendistribusian Program.
Mentri pertanian Republik indonesia Dr.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,M.Si,MH menegaskan bahwa semua kebijakan dan program di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) selalu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini dilakukan semata-mata agar publik mendapat lebih banyak kemudahan, terutama dalam hal pelayanan.
“Karena itu, semua yang dilakukan mengacu pada SOP supaya lebih transparan dan lebih akuntabilitas. Jadi publik lebih banyak mendapat kemudahan,” ujar Mentan saat memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Harkodia) di lapangan utama Kementan.
Mentan mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan harus berdasarkan pada tingkat kecepatan dan tingkat kecermatan. Semua harus terkendali dari satu pintu, yakni kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik.
“Yang pasti kita harus kerja lebih keras lagi dan harus berintegritas agar menjadi bagian-bagian kebijakan kita yang selalu cepat dan cermat. Jadi peringatan hari anti korupsi ini betul-betul menjadi peringatan bagi kita agar jangan melakukan tindakan korupsi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan pentingnya sektor pertanian sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Karena itu, Marwata meminta agar semua program dan kebijakan yang dijalankan tidak dikotori dengan cara-cara korupsi.
Semoga saja tidak ada lagi program yang menjadi bancakan.
( Indra/lmam Mura)
