Star7tv.com Sulawesi Sulsel Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Menggelar Sosialisasi PPBD, Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/ 2023 Tentang Regulasi dan Persyaratan Tingkat SMA, SMK Juga SLB, Bertempat di Hotel Aerotel Smile Jalan Muchtar Luthfi Kota Makassar Yang Dilakukan Secara Offline dan Online, Senin 30. 05 2022.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 630 partisipan live 24 Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan.
Narasumber, Drs. Harpansa, MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Turut hadir Ketua dan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Administrasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Satpol PP, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan juga Ombudsman.
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kota Makassar, Ketua MKKS, Kabupaten Gowa, Maros, Koordinator SMA/ SMK/ SLB serta Media Humas Disdik Sulawesi Selatan.
Adiarsa MJ, SH, Ketua LSM PERAK sangat menyayangkan karena tidak dilibatkannya para penggiat LSM khususnya pemerhati pendidikan sebagai mitra serta monitoring, sosial kontrol dalam setiap kebijakan juga program pemerintah imbuhnya kemudian lanjut mengatakan heran padahal setiap temuan para penggiat LSM yang paling terdepan menegur, mengingatkan akan tetapi terkesan ditutup-tutupi ujarnya pada awak media star7TvOnLine.
Adiarsa mengungkapkan sekaligus mengingatkan pengalaman tahun lalu dimana ketidaksiapan Disdik dalam PPBD yang dilaksanakan tampa Pergub, Peraturan Gubernur sebagai payung hukumnya. Menurutnya, mitigasi masalah dari tahun ke tahun sangat penting dilakukan yang kemudian dirumuskan dalam pasal pasal kemudian ditertibkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan PPBD yang akan diperinci melalui Petunjuk Teknis di masing-masing kabupaten/ kota.
Dinas pendidikan sudah seharusnya memiliki data tentang masalah yang sering timbul sehingga tidak terulang tapi pada kenyataannya wujud Pergub tahun lalu bak ditelan bumi.
Sama seperti Disdukcapil terkesan tidak siap dan hanya jadi penonton dimana Data Kartu Keluarga diduga kuat banyak yang dipalsukan, lalu ada lagi proyek psikotes juga diduga kuat ada oknum oknum Disdik dan Kepsek mengambil keuntungan pribadi, lebih parahnya lagi tiap PPBD tidak pernah melibatkan Kepolisian padahal potensi pidana dalam proses ini jelas ada ungkap Adiarsa kepada star7TvOnLine, yang juga juga berprofesi sebagai pengacara muda.
Belum lagi secara teknis dan aplikasinya di lapangan, disinyalir adanya permainan data Kartu Keluarga, piagam sertifikat prestasi diduga kuat adanya operator nakal di sekolah juga kepsek nakal yang memainkan kouta untuk diisi siswa siluman ungkapnya lagi saat ditanya awak media star7TvOnLine, kalau sudah proses PPBD sesuai waktu yang telah ditetapkan berarti sudah selesai tahapannya tapi AWAS kalau ada kami dapati titipan dari oknum Instansi Pemrov, Disdik, anggota DPRD bahkan dari Gubernur sekalipun untuk memasukkan siswa siluman maka LSM PERAK paling terdepan melaporkan tegasnya.
Jujur kami sangat kecewa dengan kinerja Kadis Pendidikan pada PPBD tahun kemarin alias Nol makanya tahun ini kami sudah membentuk TIM pengawasan proses PPBD tahun 2022 dan akan menagih ucapan Sekdis bahwa dalam proses PPBD ini akan objektif, transparan dan akuntabel.
Kami minta Gubernur evaluasi Kadis serta Sekretaris Disdik kalau ternyata kinerja tahun ini buruk bahkan lebih buruk tutup Adiarsa dengan tegas.
Muhammad A. Pananrangi Krg. Boko Cs Ari
