Camat Marusu bersama dinas Kopurindag melakukan Sosialisasi non perizinan di kecamatan.
Star7 Tv-maros-di hadiri sejumlah Kades, polres Maros Camat Marusu dan Dinas Kopurindag selaku narasumber acara yang di gelar Rabu 30 September 2023 di ruang pola kantor kecamatan Marusu
Dinas Kopurindag akan memfasilitasi membantu para pelaku UMKM dalam hal pembuatan Izin usaha pada produk yang mereka komersialkan namun belum memiliki legalitas .
guna mendapatkan sertifikasi halal dari MUI maka pemerintah daerah yakni Kopurindag sebagai leading sektor bersama Camat dan Desa akan membantu mendapatkan Izin Usaha bagi pelaku usaha yang belum terdata dan miliki Nib (Nomor Induk berusaha)
dimana tahun ini MUI memberi quota kurang lebih 10 ribu Izin berlabel Halal untuk kabupaten Maros dari 14 kecamatan menurut penanggung jawab dan koordinator Husain Patta
terkait hal ini” kami dari Dinas koperasi dan perindustrian perdagangan Maros ditugaskan oleh pusat untuk menerapkan sistem OSS berbasis digitalisasi ” diakuinya bahwa jumlah pelaku UMKM sebanyak 33 ribu menyebar di seluruh kecamatan se-kabupaten Maros ‘yang ter input datanya,dan tidak menutup kemungkinan ada UMKM yang belum memiliki NIB sehingga keberadaan nya di kategorikan ilegal bahkan mereka sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu daerah,provinsi maupun pusat yang ada hubungan nya dengan program UMKM (1/9/2023)
karena mereka belum terinput di dinas terkait inilah tujuan Kopurindag menjembatani masyarakat mendapatkan izin usaha SIUP ucapnya
kedepan nya ada petugas admin dari pihak kecamatan dan desa sebagai perpanjangan tangan Dinas Kopurindag melalui pendataan tim terpadu hal ini sangat membantu para pelaku usaha ,caranya mereka harus punya email lewat geogel form dulu baru di daftarkan secara online karena koperindag sudah menggunakan OSS tanpa ada pungutan.
Izin label halalpun dari MUI Gratis tahun ini kedepan nya 2024 mengurus izin label halal akan di kenakan biaya,mumpun ini gratis kami akan buatkan sertifikasinya yang belum punya izin “Pungkasnya kepada Wartawan “.(1/9/2023)
Husain Patta pun mengakui selama ini kopurindag melakukan pendataan UMKM tidak pernah ketemu data yang valid ,perbedaan data dari kecamatan,desa,lurah dan dinas selalu ada perbedaan penyatuan persepsi terkait hal ini belum singkron olehnya itu kita akan lakukan pendataan secara profesional sehingga data. dari dinas sama yang ada di kecamatan,desa dan lurah” tandasnya.
Ditempat yang terpisah
Camat Syamsul Idrus S.STP.MM ‘menjelaskan kepada awak media’ menyoal izin usaha di kecamatan Marusu bagi masyarakat yang belum memilikinya dinas Kopurindag bersama kecamatan akan membantu seoptimal mungkin tanpa memungut biaya sepersenpun dengan di berikan pendampingan fasilitas sampai terbit’ termasuk desain kemasan produknya bisa di ubah ucapnya.
Menurut Syamsul Idrus ‘ di wilayah kami ada beberapa kelompok UMKM pembuat produk kadang ada yang belum terdata ,bahkan ada yang sudah meninggal kemudian berpindah domisili jadi berubah lagi kelompok-kelompoknya padahal kan itu setiap desa harus sebenarnya tetap kelompoknya.apakah dari ibu PKK ,kader posyandu atau dari tokoh-tokoh masyarakat nama perizinan apa?diakui Camat bahwa ada kelompok usaha yang belum terbentuk desa tidak melaporkan nya padahal mereka sudah beraktivitas maka dari itu perlu memang ada admin Stan by dari kecamatan yang di bina ,dalam pengimputan dia punya pasword sendiri agar data UMKM di kecamatan Marusu terupdate di komputerisasi ketika aplikasinya di buka maka tertera semua nama-nama pelaku UMKM selain itu juga ada komunikasi via wa antara desa dan kecamatan terkait laporan pelaku usaha nah jika ini berjalan pelayanan non perizinan akan lebih mudah “tuturnya
perlu di ketahui ada pengusaha produk unggulan di masing-masing desa tetapi dia belum memiliki label halal di kecamatan Marusu ada 7 desa .bahkan ada di desa kami yang sudah punya produk kepiting rajungan kemasan nya bagus konsumen sudah mengenal nya cuma saja belum memiliki label halal padahal rasa nya tidak di ragukan.lagi tutup camat
Marusu Syamsul Idrus S,.STP. MM
