PALEMBANG – Bak api dalam sekam, suasana panas mulai terasa di pengurusan PWI Sumsel, pasca diberhentikannya Kurnaidi ST dari jabatan Ketua Harian oleh PWI Pusat. Ketegangan terasa, lantaran Kurnaidi tak terima dirinya dicopot. Sebaliknya dia terus berusaha bertahan, bahkan berani ‘me-warning’ anggota PWI Sumsel yang kini beralih mendukung kepemimpinan Jon Heri, selaku Plt Ketua PWI yang sah, akan dicabut keanggotaannya.
Warning itu, tidak saja diterima langsung oleh para wartawan anggota PWI melalui pesan Whatapps dari nomor Kurnaidi, tapi juga dari nomor atas nama Novas Riady, sekretaris PWI Sumsel.
”Saya beberapa hari lalu juga ditelepon oleh Novas Ryadi, Sekretaris PWI Sumsel. Tapi saya tidak respon. Kemudian masuk pesan Whatsapp dari Novas, yang menanyakan apakah saya sudah bulat niat mendukung Jon Heri. Saya balas: Iyaaaa lhooo, kan Kurnaidi sudah dipecat, mau apalagi dia,” ujar wartawan senior yang juga salah satu pemimpin redaksi koran mingguan di Palembang.
Hal sama, juga diungkap oleh beberapa wartawan anggota PWI Sumsel lainnya. Mereka mengaku menerima telpon dari Novas Riyadi, yang mengatakan jika tidak segera kembali mendukung kepemimpinan Kurnaidi, dan mencabut dukungan kepada Plt Ketua PWI Sumsel Jon Heri, maka keanggotaan PWI nya terpaksa akan diusulkan untuk dicabut.
”Mendengar itu, saya tertawa dalam hati. Saya jawab saja lewat telpon tersebut: Silahkan kalau mau dicabut, toh selama ikut di kepengurusan PWI Sumsel pimpinan Kurnaidi, tak ada juga manfaat yang saya dapat. Selama ini kita punya penghasilan karena usaha lewat media kita sendiri,” ujar wartawan yang juga sudah menjadi anggota PWI sejak puluhan tahun silam.
Tak puas melancarkan aksi telpon satu persatu wartawan (anggota PWI Sumsel) yang mendukung Plt Ketua PWI Sumsel Jon Heri, tiba-tiba muncul surat ber kop PWI Sumsel berjudul Panggilan Klarifikasi di Group WA ”PWI Sumsel Bersatu”. Surat tertanggal 7 Maret yang ditandatangi Kurnaidi dan Novas Riady tersebut, juga melampirkan 54 nama watawan, yang ‘disadap’ dari Group Whatsapp ‘PWI Sumsel Baru’.
Dalam surat panggilan klarifikasi itu, nama-nama yang tercantum dalam lampiran tersebut diminta untuk menghadiri painggilan rapat pleno pada Selasa 11 Maret 2025, Pukul : 14.00 WIB di Kantor PWI Sumsel Jl Supeno No 11 Palembang. Jika tidak hadir, akan dianggap menyetujui hasil rapat.
Joh Heri: Silahkan Kalau Mau Hadir
Menanggapi surat panggilan klarifikasi tersebut, Plt Ketua PWI Sumsel Jon Heri mengatakan dirinya tidak akan melarang anggota PWI Sumsel untuk hadir. Bahkan, ia menyarankan jadikan panggilan rapat pleno tersebut untuk beradu argumen sesuai PD/PRD Organisasi PWI.
“Saya tidak melarang kawan-kawan untuk menghadiri undangan tersebut. Silahkan di forum itu berargumen dengan berpijak pada PD/PRT. Biar semunya jelas, mana yang berpijak pada kebenaran sesuai aturan organisasi, dan mana yang tidak,” ujarnya.
Jon Heri juga berpesan untuk kawan kawan yang sudah tergabung dan siap lahir bathin mendukung perjuangan di jalan yang benar, jangan ada rasa takut. PWI menurutnya tidak terbagi dua, PWI tetap satu. ”Kita tunjukan kita yang eksis dan sah menurut aturan di organisasi yakni PD PRT. Jadi mohon jangan terpengaruh dengan surat yang menurut saya cenderung provokatif tersebut,” lanjut Jon Heri melalui pesan Whatshapp.
Untuk diketahui mantan Ketua PWI Sumsel Kurnaidi ST, dipecat dari jabatannya oleh ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang berdasarkan SK PWI Pusat Nomor 132-PGS/A/PP-PWI/II/2025 serta menunjuk Jon Heri sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
“Jadi Kurnaidi pertanggal 21 Pebruari 2025 tidak lagi menjabat sebagai ketua PWI Sumsel, ia sudah dipecat. Ia hanya mengaku-ngaku saja sebagai ketua PWI Sumsel,” tegas Jon Heri.
Sementara mantan ketua PWI dua periode dan saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Octap Riady, turut mengomentari upaya mantan Ketua PWI Sumsel Kurnaidi yang melakukan pemanggilan anggota PWI Sumsel yang telah bergabung di PWI Sumsel yang diketuai Plt Jon Heri.
“Ini bukti Kurnaidi dan Novas ini gak paham PD/PRT, Apa dasarnya membuat surat panggilan ke anggota untuk klarifikasi. Yang berhak memanggil anggota untuk klarifikasi (jika ada kesalahan/pelanggaran) itu, Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumsel, bukan pengurus harian. Pengurus harian cuma mengusulkan kepada DK Provinsi, lalu DK Provinsi melaporkan ke DK PWI Pusat untuk mengambil keputusan final, tegasnya.
Ocktap juga menambahkan, berbeda pilihan itu hak asasi manusia. Tidak boleh siapapun melarangnya. Termasuk menentukan pilihan mendukung dan ikut siapa dalam berorganisasi. (dm)
